KTP Elektronik Kasus Korupsi Terbesar Di Indonesia

kasus korupsi pengadaan KTP elektronik nampaknya akan ada banyak jilidnya, kita nantikan seperti apa akhirnya.

Kasus korupsi di Indonesia nampaknya tidak akan pernah ada habisnya, para pejabat Negara seolah tidak pernah takut dengan hukuman yang akan menjeratnya, bahkan tidak sedikit para pejabat yang telah menikmati uang rakyat yang masih berlenggang bebas kemana-mana tanpa rasa malu. Salah satunya kasus korupsi KTP Elektronik, dengan jumlah dana yang tidak tanggung-tanggung yaitu Rp 2,3 Triliun, namun yang dijadikan sebagai terdakwa hanya 2 orang.

Proyek pengadaan KTP elektronik digulirkan kemendagri (kementrian dalam negeri) pada tahun 2011 dengan anggaran dana sebebar Rp 5,9 Triliun sebagai biaya untuk pengadaan KTP Elektronik. Namun ternyata dari dana sebesar Rp 5,9 Triliun tersebut telah di korupsi sebesar Rp 2,3 Triliun, yang diduga telah mengalir kekantong para pejabat Negara mulai pejabat yang ada di kemendagri bahkan sampai legislator DPR.

Para perwakilan dari LBH, LSM dan dari berbagai aktivis yang tergabung pada gerakan satu padu lawan koruptor atau disebut sapu koruptor telah melakukan aksi untuk mengawal kasus korupsi KTP Elektronik, mereka memanfaatkan hari bebas berkendaan bermotor untuk melakukan aksi dikawasan bundaran HI pada minggu (19/3). Dalam aksi tersebut mereka meminta pemerintah dan juga aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dan secara jelas mengenai kasus korupsi E-KTP ini.

Jaksa penuntut umum sebut nama-nama pejabat yang diduga menikmati uang haram

Jaksa penuntut umum  menjelaskan bahwa hampir separuh dana proyek pengadaan KTP Elektronik telah mengalir kekantong para pejabat kemendagri. Dan tidak hanya itu saja, uang haram tersebut juga diduga dinikmati oleh sejumlah anggota dewan bandar togel online dan politikus. Bahkan Gamawan Fauzi yang kala itu menjabat sebagai menteri dalam negeri dan juga mantan ketua DPR Setya Novanto yang saat ini menjabat sebagai ketua umum sebuah partai juga diduga telah mengantongi uang haram tersebut.

Jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa pembagian jumlah yang dikantongi para anggota dewan tersebut bervariasi, dari mulai ratusan juta sampai jutaan Dollar. Setya Novanto disebut jaksa penuntut umum diduga menerima sekitar Rp 574,2 Miliar, uang tersebut sekaligus dengan jatah kemendagri Andi Agustinus atau Andi Narongong. Nama Anas Urbaningrum juga disebut oleh Jaksa penuntut umum yang diduga telah menerima uang sejumlah Rp 574,2 miliar, jumlah uang tersebut merupakan jatah Muhammad Nazarudin dan Anas Urbaningrum serta beberapa anggota sesama partainya.

Selain nama diatas, ada juga nama Ganjar Pranomo yang diduga telah menerima uang dengan jumlah 500ribu dollar, uang tersebut diduga diterima Ganjar saat dirinya menjabat sebagai wakil ketua Komisi II DPR untuk meloloskan anggaran E-KTP pada komisi pemerintahan. Selain itu juga ada nama Yasonna Laoly diduga menerima sebanyak 84 ribu dollar, Ade Komarudin juga diduga mengantongi uang sebanyak 100 ribu dollar, Gamawan Fauzi sebesar 4,5 juta dollar dan Rp 50 juta.

KPK rahasiakan 14 nama pejabat yang mengembalikan uang KTP Elektronik

Hingga saat ini KPK baru menetapkan 2 tersangka korupsi E-KTP yaitu Irham dan Sugiharto. Mereka berdua merupakan mantan pejabat dari kementrian dalam negeri ketika pengadaan KTP Elektronik berlangsung. Sugiharto merupakan mantan dalam pembuatan komitmen dan Irman merupakan mantan kuasa dalam pengguna anggaran.

Ketua KPK mengatakan bahwa sangat ada kemungkinan akan bertambah tersangka dalam kasus ini mengingat jumlah yang di korupsi adalah Rp 2,3 Triliun.

Namun juru bicara dari KPK mengatakan ada 14 nama yang telah mengembalikan uang yang mereka terima dari pengadaan KTP Elektronik. Total dana yang dikembalikan mencapai jumlah Rp 250 miliar. Dana tersebut dikembalikan oleh Vendor dan juga perorangan.

Kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik kini telah memecahkan rekor yang mana kasus ini merupakan kasus mega korupsi terbesar di Indonesia saat ini, dengan jumlah nilai korupsi sebanyak Rp 2,3 Triliun.