Tamasya Al-Maidah Kawal 19 April 2017

terdapat banyaknya kecurangan pada pilgub DKI putaran pertama, membuat GNPF MUI melakukan aksi kawal pemilu putaran kedua dengn tema Tamasya Al-maidah

Lama tidak terdengar, kini GNPF (Gerakan Nasional Pembela Fatwa) MUI tengah melakukan persiapan dengan aksi terbaru yaitu Tamasya Al-Maidah. Aksi tersebut bukanlah aksi yang turun kejalan yang seperti biasanya, aksi ini akan digelar pada hari pencoblosan memilih gubernur DKI Jakarta 19 April 2017 mendatang dengan aksi mengawal disetiap TPS, agar pilihan Gubernur DKI Jakarta pada putaran kedua ini berlangsung dengan bersih, jujur, berkualitas dan independen.

Mengenai rencana tersebut, telah disampaikan melalui ketua advokasi  Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI, Kapitra Ampera. Kapitra menjelaskan, aksi tersebut dilakukan karena dilatari oleh adanya berbagai macam kecurangan serta penyimpangan pada hari pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran pertama tanggal 15 Februari lalu. Contohnya saja ada propokasi, intimidasi dan pemaksaan dalam memilih calon Gubernur tertentu.

Tidak hanya hal tersebut saja, yang lebih parah lagi adanya kekerasan fisik yang terjadi disejumlah TPS (tempat pemungutan suara). setelah pemilihan, kecurangan juga terlihat saat adanya salah satu calon Gubernur dan calon wakil Gubernur yang dihadiri oleh komisioner KPUD atau penyelenggara pemilu.

Kenapa disebut Tamasya Al-Maidah? Menurut yang disampaikan Kapitra aksi ini mengambil spirit dalam aksi bela Islam 212, dengan harapan untuk para alumni 212 dapat ikut kembali berpartisipasi pada aksi yang akan dilaksanakan dalam mengawal pemilu DKI Jakarta tersebut. Meskipun aksi ini belum dilaporkan kepada pihak polisi dan pihak lainnya yang terkait seperti KPUD atau yang lainnya. Tetapi Kapitra yakin bahwa aksi akan berjalan mulus, diapresiasi dan difasilitasi.

Tanggapan PBNU terkait Tamasya Al-Maidah

Sekjen pengurus besar NU, Helmi Faisal menyebutkan kalau unsur masyarakat memantau jalannya pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta boleh-boleh saja, asalkan menurut beliau dilepaskan dari simbol-simbol keagamaan. Beliau menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pada pilkada DKI Jakarta oleh masyarakat merupakan tanggung jawab sosial.

Beliau juga menjelaskan, bahwa komitmen PBNU tetap akan mengawal jalannya pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Hal tersebut sesuai dengan instruksi dari ketua umum PBNU yaitu Said Aqil Siraidj, Helmi juga menambahkan kalau ikut mengawal tersebut artinya menyerahkan kepada aturan yang telah ditetapkan pada pemilihan.

Tanggapan Bawaslu terkait Tamasya Al-Maidah

Mimih Susanti merupakan ketua bawaslu (badan pengawasan pemilu) DKI Jakarta mengatakan, pemungutan serta perhitungan suara dalam pilkada dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat manapun. Yang penting jangan mengganggu kenyamanan, keamanan dan juga mengintervensi masyarakat. Untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadi untuk pengerahan massa, Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta akan memberikan pembekalan pengawas disetiap TPS untuk kelancaran jalannya pengawasan togel singapore yang sesuai dengan aturan yang telah ada.

Bawaslu DKI Jakarta juga sudah mengingatkan KPUD DKI bahwa apabila mengeluarkan surat edaran yang menyangkut pemungutan suara dan perhitungan suara, maka harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilihan. Agar dapat mensosialisasikannya pada pengawas TPS yang akan dilakukan oleh Bawaslu.

TNI dan Polri akan membantu untuk melakukan pengawasan di setiap TPS, dalam upaya pencegahan jika ada pengarah massa. Pihak TNI dan Polri akan berkoordinasi dengan pihak Bawaslu DKI Jakarta dan KPUD DKI. Dengan melihat begitu banyaknya kecurangan, maka muncul aspirasi untuk melindungi hak-hak masyarakat pada pilkada. Sehingga aksi ini bukanlah aksi turun kejalan. Aksi ini akan dilaksanakan serentak disetiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta pada putaran kedua 19 April 2017.