Antara Tudingan Melemahkan KPK dan Pansus: Jokowi

Jokowi dianggap masih dilemma dengan keadaan pansus hak angket KPK, ia masih belum tahu apakah akan hadir dalam rapat konsultasi dengan DPR.

Joko Widodo, presiden Indonesia, saat ini belum juga menjawab dengan lantang ajakan untuk berdialog pansus angket KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ia juga memilih untuk diam ketimbang menjawab soal hal tersebut. Di satu sisi, dirinya selalu mengatakan di hadapan public bahwa dirinya tidak akan membiarkan apapun terjadi guna upaya pelemahan KPK. Namun di sisi yang lainnya juga, ia juga menegaskan bahwa apapun yang berhubungan dengan pansus agen bola adalah hal yang berhubungan dengan domain parlemen.

Masih Dilema

Mungkin hal ini lah yang disebut dengan dilema. Jokowi dinilai masih dilema dengan keadaan ini. pansus dari angket sendiri beranggotakan partai yang mendukung pemerintahan, PDIP, PPP, Golkar, Nasdem dan Hanura. Gelagat tersebut juga bisa dibaca oleh pengamat politik, Hendri Satrio, yang berasal dari Universitas Paramadina Jakarta.

“Ada kemungkinan beliau masih bingung. Mau menolak ini, namun ini lah yang diminta oleh partai pendukungnya. Mau bilang ‘iya’ tapi takut dicitrakan ingin ikut-ikut melemahkan KPK,” ungkap dirinya dilansir dari CNN Indonesia. Menurut Hendri sendiri, pada dasarnya, menyetujui rapat konsultasi tak akan menjadi suatu permasalaha baru untuk Jokowi. Tetapi harus ada syaratnya, yakni rapat tersebut dianjurkan terbuka sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa tahu langsung pandangan Presiden dan juga parlemen mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Dengan demikian maka presiden tak terbebani dengan itu apabila ternyata rekomendasi pansus seperti mereka ingin melemahkan KPK,” imbuhnya.

Rapat Konsultasi Secara Terbuka akan Lebih Baik

Hal itu terlihat lebih baik ketimbang langsung menolak adanya konsultasi dengan mereka, yang mana nantinya bisa jadi suatu boomerang bagi dirinya. Namun jika ia menyetujui rapat konsultasi, dan itu secara tertutup maka masyarakat tak akan bisa menilai apa benar ada upaya untuk melemahkan KPK. “Nanti kalau demikian, rakyat akan menyalahkan presiden karena sebenarnya ada kesempatan untuk presiden mencegah rekomendasi pelemahan tersebut,” tambah Hendri lagi.

Rapat terbuka yang mana dilakukan oleh DPR dinilai menjadi sebuah langkah alternatif untuk Jokowi. Hla tersebut tak akan memberikan dampak buruk bagi dirinya karena banyak pihak yang sudah menyangka dirinya tak akan menerima ajakan tersebut. Hendri juga menambahkan, rapat konsultasi pasalnya berbeda dengan gelar perkara sehingga tidak bermasalah jika rapat tersebut dilakukan secara terbuka. “Malah bagus untuk Jokowi. Sekarang ini, semua menyangka bahwa Pak Jokowi tidak datang. Begitu datang kan, mantap,” ujarnya.

Jokowi Ungkap Pansus KPK adalah Domain DPR

Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa domain dari Panitia Khusus Hak Angket DPR pada KPK adalah wilayah dari DPR. Hal itu lah yang ia katakana saat dirinya ditanyai oleh wartawan adanya kemungkinan kehadiran dirinya dalam rapat konsultasi dengan DPR yang akan membahas hasil penyelidikan Pansus Hak Angket KPK.

Jokowi pun menegaskan bahwa ranah legislative lah yang menangani itu. ia bahkan menyebutkan hal itu sebanyak 3 kali. “Kita semua tahu bahwa itu ranah DPR. Pansus poker online itu kan wilayahnya DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya ada di DPR. Sudah,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta Convention Centre pada hari Rabu (20/09) kemarin. Ia juga bergeming saat ditanyai soal kesediannya berkonsultasi dengan anggota DPR menyoal pansus Hak Angket KPK. Ia hanya tersenyum dan kemudian berjalan santai ke mobil kepresidenan. Sikapnya yang terkesan masih belum bisa memutuskan apakah dirinya akan hadir dalam kegiatan konsultasi dengan DPR itu membuat beberapa pengamat politik angkat suara terhadap apa yang seharusnya ia lakukan. Sehingga jangan sampai membuat masyarakat kecewa.